LIBERNASNEWS.COM, JENEPONTO — Bupati Jeneponto H. Paris Yasir menemui perwakilan Barisan Pejuang Jaminan Sosial (BPJS) usai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jeneponto, Kamis, Januari 2026.
Aksi tersebut memprotes penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik puluhan ribu warga miskin yang dinilai dipicu penerapan sistem desil dalam pendataan penerima bantuan.
Dalam dialog bersama perwakilan massa, Jenderal Lapangan aksi, Edi Subarga, mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah terkait penonaktifan sekitar 48 ribu KIS masyarakat kurang mampu.
Menanggapi hal itu, Paris Yasir menjelaskan penonaktifan bermula dari penundaan pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Daerah sebanyak 27 ribu peserta pada Januari 2026 karena dana sharing 30 persen dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum dibayarkan.
Ia menyebut, Pemkab Jeneponto telah mengusulkan 10.300 peserta ke Kementerian Sosial untuk dialihkan ke PBI JKN dan sekitar 10 ribu di antaranya telah kembali aktif. Namun, masih tersisa sekitar 17 ribu peserta yang belum aktif.
Persoalan bertambah setelah terbit SK Nomor 3 Tahun 2026 yang mengeluarkan sekitar 21 ribu peserta PBI JKN dari desil 6 hingga 10, sehingga beban Pemkab Jeneponto meningkat menjadi sekitar 37 ribu peserta.
Pemkab Jeneponto saat ini tengah mengkaji regulasi dan mencari solusi pendanaan, termasuk kemungkinan pemanfaatan dana BLUD, agar layanan kesehatan masyarakat miskin tetap terjamin.
Dialog antara pemerintah daerah dan massa aksi berlangsung kondusif, dan pemerintah berjanji terus mengupayakan solusi atas persoalan tersebut.
(Muh Ikbal/Red)
